JELAJAH PULAU - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjomenilai perlu adanya insentif untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia khususnya transportasi laut di Indonesia bagian timur.“ Insentif tersebut dapat berupa subsidi pada cost(biaya) Bahan Bakar Minyak (BBM) atau penyempurnaan kebijakan perpajakan sehingga dapat menurunkan harga pengiriman barang,” kata Sharif saat membuka Seminar “Peran Transportasi Laut di Negara Kepulauan” yang diselenggarakan Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) diJakarta, Rabu (7/3/2012).
Dengan adanya pemberian subsidi bagi transportasi laut, maka biaya logistik dapat ditekan serendah mungkin. "Ini yang akan kita lakukan, sebab kalau tidak, di banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ikan tidak bisa terangkut,” jelasnya.
Saat ini yang terjadi adalah harga ikan ditimur murah tetapi kalau dibawa ke barat menjadi mahal, dikarenakan biaya transportasi yang mahal. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan sistem logistik secara menyeluruh melalui transportasi, konektifitas, maupun peran perusahaan logistik. “Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen dan hanya 4 persen untuk ekspor, selebihnya masih dikuasai armada asing, jelasnya.
Selain itu, Sharif mengungkapkan saat ini galangan kapal (dockyard) masih melayani pembuatan kapal kecil, sedangkan untuk pembuatan kapal tanker atau kapal angkut yang besar masih belum bisa berkompetisi terhadap kapal-kapal asing. Oleh karena itu, ia akan mendorong (mengencourage) perusahaan perkapalan agar lebih maju lagi.
Dengan adanya pemberian subsidi bagi transportasi laut, maka biaya logistik dapat ditekan serendah mungkin. "Ini yang akan kita lakukan, sebab kalau tidak, di banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ikan tidak bisa terangkut,” jelasnya.
Saat ini yang terjadi adalah harga ikan ditimur murah tetapi kalau dibawa ke barat menjadi mahal, dikarenakan biaya transportasi yang mahal. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan sistem logistik secara menyeluruh melalui transportasi, konektifitas, maupun peran perusahaan logistik. “Kemampuan daya angkut armada nasional untuk muatan dalam negeri baru mencapai 54,5 persen dan hanya 4 persen untuk ekspor, selebihnya masih dikuasai armada asing, jelasnya.
Selain itu, Sharif mengungkapkan saat ini galangan kapal (dockyard) masih melayani pembuatan kapal kecil, sedangkan untuk pembuatan kapal tanker atau kapal angkut yang besar masih belum bisa berkompetisi terhadap kapal-kapal asing. Oleh karena itu, ia akan mendorong (mengencourage) perusahaan perkapalan agar lebih maju lagi.
Sementara itu, Sekretaris DEKIN Dedy Sutisna akan memetakan wilayah meliputi input otput daerah-daerah yang membutuhkan transportasi laut. Saat ini DEKIN bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk menghitung pengembangan transportasi laut. "Diperkirakan penghitungan tersebut tahun ini dapat selesai," jelasnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keterpaduan semua sektor dalam mengembangkan angkutan laut yang kompetitif.
Lebih lanjut, Dedy mengungkapkan bahwa saat ini dibutuhkan kapal yang berbobot diatas 500 GT, sehingga mampu secara maksimal mengangkut kebutuhan logistik dan manusia yang banyak dengan murah. “Oleh sebab itu, DEKIN mempunyai tugas yang besar dalam membuat kebijakan kelautan, supaya semua pembangunan terpadu antar sektor, nah cita-cita besar presiden untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan mandiri dapat terwujud,” katanya. ( KKP News,JP )
Lebih lanjut, Dedy mengungkapkan bahwa saat ini dibutuhkan kapal yang berbobot diatas 500 GT, sehingga mampu secara maksimal mengangkut kebutuhan logistik dan manusia yang banyak dengan murah. “Oleh sebab itu, DEKIN mempunyai tugas yang besar dalam membuat kebijakan kelautan, supaya semua pembangunan terpadu antar sektor, nah cita-cita besar presiden untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan mandiri dapat terwujud,” katanya. ( KKP News,JP )
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar