Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
RMOL. Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)berbanding
terbalik dengan kondisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dalan Negara
Kepulauan, laut merupakan penghubung antar-pulau, dan bukan pemisah
antar-pulau.
Karena itu, secara tegas Indonesia Maritime Institute (IMI) menolak pembangunan JSS ini. Direktur IMI, Y Paonganan, mengatakan pembangunan JSS yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini diperkirakan akan menelan dana 200 an trilyun. Dan pembangunan JSS adalah bentuk pengkhianatan tehadap NKRI sebagai negara kepulauan yang harusnya mengedepankan strategi maritim dalam membangun negara ini.
"Seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur maritim di Selat Sunda seperti penyebarangan Merak-Bakaehuni dan merampungkan pembangunan PIB (Pelabuhan Internasional Bojonegara) di Serang Banten," kata Paonganan, Rabu malam (31/7).
Bahkan lanjut Paonganan, JSS juga akan menghalangi ALKI Selat Sunda yang merupakan amanat dari UNCLOS 82 sebagai konsekuensi dari dicetuskannya Deklarasi Djuanda 1957. "Pemerintah jangan terlalu yakin dan ambisius dengan pembangunan JSS, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya yang kemungkinan justru akan mempermalukan Indonesia di mata Internasional," ungkapnya.
Selain itu, Ongen, kerap Paonganan disapa, menambahkan kerawanan gempa di Selat Sunda sudah diwanti-wanti oleh pakar geologi. Aspek oseanografi juga harus diperhatikan dalam pembangunan JSS yang bisa berpotensi mengubah pola arus yang akan berimplikasi terhadap kehidupan biota laut yang ada diperairan Indonesia.
"Penolakan kami bukan tanpa sebab, karena JSS merugikan semua sektor," tandas Ongen. [ysa]
Karena itu, secara tegas Indonesia Maritime Institute (IMI) menolak pembangunan JSS ini. Direktur IMI, Y Paonganan, mengatakan pembangunan JSS yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini diperkirakan akan menelan dana 200 an trilyun. Dan pembangunan JSS adalah bentuk pengkhianatan tehadap NKRI sebagai negara kepulauan yang harusnya mengedepankan strategi maritim dalam membangun negara ini.
"Seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur maritim di Selat Sunda seperti penyebarangan Merak-Bakaehuni dan merampungkan pembangunan PIB (Pelabuhan Internasional Bojonegara) di Serang Banten," kata Paonganan, Rabu malam (31/7).
Bahkan lanjut Paonganan, JSS juga akan menghalangi ALKI Selat Sunda yang merupakan amanat dari UNCLOS 82 sebagai konsekuensi dari dicetuskannya Deklarasi Djuanda 1957. "Pemerintah jangan terlalu yakin dan ambisius dengan pembangunan JSS, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya yang kemungkinan justru akan mempermalukan Indonesia di mata Internasional," ungkapnya.
Selain itu, Ongen, kerap Paonganan disapa, menambahkan kerawanan gempa di Selat Sunda sudah diwanti-wanti oleh pakar geologi. Aspek oseanografi juga harus diperhatikan dalam pembangunan JSS yang bisa berpotensi mengubah pola arus yang akan berimplikasi terhadap kehidupan biota laut yang ada diperairan Indonesia.
"Penolakan kami bukan tanpa sebab, karena JSS merugikan semua sektor," tandas Ongen. [ysa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar